Klikpks_sulsel - Keputusan PKS untuk tetap melanjutkan koalisi dengan Partai Demokrat, tidak ada hubungannya dengan jatah kursi menteri atau power sharing dalam system perintahan nantinya. Tapi semata karena pertimbangan logis politik untuk sama-sama membangun bangsa ini. ‘jadi tidak benar jika dikatakan PKS itu takluk atau plin-plan’. ‘Yang PKS lakukan adalah menunjukkan bahwa sebagai peserta koalisi, semuanya mempunyai kedudukan sebagai mitra yang sejajar’. ‘Kita adalah partnership dalam pemerintahan’, tegas sekjen PKS Anis Matta dalam Silaturahim Kader dan Relawan PKS di sekretariat Dapil I, minggu malam (17/5/2009) kemarin.

Anis melanjutkan bahwa langkah politik yang PKS lakukan terkait pasangan capres-cawapres bukan gertak sambal. Dijelaskan Anis, PKS memang telah melakukan interupsi keras pada SBY terkait masalah Boediono. Namun, hal tersebut dianggap wajar. Ibaratnya sebagai seorang teman antara PKS dan PD harus saling mengingatkan. ‘Ini adalah  interupsi besar dari keluarga besar’. ‘Untuk mengukur seberapa besar nilai kita dihadapan kawan kita, lihatlah bagaimana sikapnya ketika kita akan meninggalkannya’

"Itu kami lakukan agar publik tahu bahwa kita punya sikap, bisa marah dan tidak setuju termasuk pada kawan. Itu perlu terutama ketika seseorang mulai memiliki dominasi yang terlalu kuat," tandasnya. PKS kembali mendukung SBY-Boedion karena Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu telah meminta maaf terkait pola komunikasinya dalam menentukan cawapresnya. Selain itu, SBY telah berjanji akan mengkomunikasikan segala sesuatunya terhadap parpol mitra koalisi.

Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa bergabungnya PKS untuk mengusung pasangan SBY-Boediono karena kesepakatan platform kebijakan ekonomi. Kesepakatan tersebut pertama  mengenai pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan pemerataan ekonomi. Baik itu kesamaan dan kemudahan akses, informasi dan peluang usaha, serta pemberdayaan kemampuan usaha ekonomi rakyat.

Yang kedua kesepakatan dalam hal menegakkan kedaulatan ekonomi nasional. Salah satunya adalah dengan mereformasi kebijakan makro ekonomi yang mengarah kepada kemandirian dan kesetaraan serta kedaulatan ekonomi rakyat. Ketiga, ketahanan dan kemandirian ekonomi di sektor pangan, energi dan air melalui revitalisasi, efesiensi, intensifikasi dan diversifikasi.