UU PKS Harus Mampu Cegah Aksi Brutal
Jakarta (26/4) DPR bersama Pemerintah menyetujui untuk mengesahkan RUU Penanganan Konflik Sosial (PKS) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR (Rabu, 11 April 2012), setelah melalui proses penyusunan dan pembahasannya sejak awal tahun 2010. Seluruh fraksi setuju setelah ada perubahan beberapa substansi RUU PKS.
UU Penanganan Konflik Sosial menjadi jawaban yuridis formal terhadap dinamika kehidupan sosial masyarakat yang kian marak dengan kejadian konflik sosial serta eskalasinya berupa aksi brutal di masyarakat akhir-akhir ini.
PKS Sulsel Sosialisasi Pencalegan Dini
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel melakukan sosialisasi persiapan pencalegan dini di aula gedung BP2KS, Departemen Sosial, Jl Perintis, Makassar, Sabtu (28/4/2012).
Hadir Ketua DPW PKS Sulsel Andi Akmal Pasluddin, Ketua DPD PKS Makassar Hasan Hamido dan sejumlah elit DPW PKS Sulsel.
Cendikiawan Muslim Bahas Politik Sulsel
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pusat Konsultasi Syariah Indonesia (KPSI) cabang Sulawesi Selatan bersama kalangan Cendikiwan muslim dan ulama di Sulsel berkumpul di Hotel Grand Palace, Makassar, Minggu (29/4/2012).
Pertemuan ini untuk membahas kesenjangan yang masih berjarak antara
umara (pemerintah) dan ulama.
More Articles...
- Milad, PKS Toraja Berbagi dengan Santri
- PKS Tuntut Pemerintah Serius Perangi Narkoba
- Komisi I: Polisi Malaysia Biadab
- PKS Setuju Pemimpin Muda
- DPC PKS Mariso Baksos di Lokasi Kebakaran
- PKS Makassar Ikut Sosialisasi UU Pemilu
- Bendahara PKS se-Indonesia Timur Dilatih Pelaporan Keuangan
- PKS Adakan workshop Bendahara
Arsip
Gallery Foto
Link Situs
